Pemkab Kutim Laporkan Capaian 2024 dalam Rapat Paripurna XXXIII DPRD Kutim

LINTAS Time – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna XXXIII DPRD Kutim, Selasa (18/3/2025). Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman secara langsung membacakan Nota Pengantar Pemerintah Daerah di ruang sidang utama DPRD, Bukit Pelangi, Sangatta.

Dalam laporan tersebut, Ardiansyah mengungkapkan berbagai pencapaian kinerja pemerintahan selama tahun 2024, termasuk hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) oleh Kementerian PANRB.

“Berdasarkan evaluasi tersebut, Kabupaten Kutai Timur memperoleh nilai 60,08 dengan predikat ‘B’,” ungkapnya.

Ia juga menjelaskan bahwa pada tahun 2024, Pemkab Kutim tidak menerima program tugas pembantuan dari pemerintah pusat maupun provinsi. Namun, daerah ini tetap mendapatkan transfer dana, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor Sumber Daya Alam (SDA).

“Seluruh dana tersebut menjadi bagian integral dalam struktur APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024,” jelas Ardiansyah.

Dari sisi kepegawaian, Pemkab Kutim tercatat memiliki 12.897 pegawai, terdiri dari 5.428 PNS, 3.302 PPPK, serta 4.116 TK2D. Selain itu, daerah ini juga menorehkan prestasi dengan meraih 37 penghargaan sepanjang tahun 2024, baik di tingkat nasional maupun provinsi.

“Penghargaan ini adalah bentuk pengakuan atas dedikasi dan kerja keras kita bersama,” tegasnya.

Ardiansyah menambahkan, meskipun banyak pencapaian yang diraih, masih ada beberapa target yang belum sepenuhnya terealisasi. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam membangun Kutai Timur.

“Jika masih terdapat kekurangan dalam efektivitas pelaksanaan pemerintahan daerah, marilah kita terus membangun kerja sama yang tulus serta proporsional,” ujarnya.

Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran pimpinan DPRD Kutim, Wakil Bupati Kutim Mahyunadi, Forkopimda, Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, serta berbagai elemen masyarakat.(*/One)