Antrian BBM Mengular, Disperindag Kutim Soroti Kuota dan Pengetap

LINTAS Time — Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kutai Timur, Nora Ramadani, angkat bicara terkait panjangnya antrean kendaraan untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di sejumlah SPBU di Kutim. Menurutnya, ada beberapa faktor utama yang menyebabkan kondisi tersebut terus berulang.

“Pertama, mungkin kuota kita yang belum cukup. Karena selama ini kuota itu dihitung oleh provinsi berdasarkan jumlah kendaraan yang ada di sini dari data Samsat,” ujar Nora saat ditemui pada Kamis (5/6/2025).

Ia menjelaskan bahwa perhitungan kuota oleh provinsi belum mempertimbangkan posisi strategis Kutai Timur sebagai daerah transit bagi kendaraan dari wilayah utara menuju ibu kota provinsi.

“Padahal Kutim ini kan daerah transit dari utara ke Samarinda. Dari Berau, pasti habis bensin di sini. Itu yang tidak dihitung oleh provinsi. Kita sebagai daerah transit, menurut saya kita bisa minta kuota lebih,” tegasnya.

Selain soal kuota, Nora juga menyinggung keberadaan para pengetap BBM yang membeli dalam jumlah besar dan menjual kembali secara eceran di pinggir jalan. Praktik ini dinilai turut memperparah kelangkaan BBM di SPBU resmi.

“Pengetap-pengetap itu mengganggu juga. Karena apabila kuota yang mereka beli dijual ke masyarakat umum di SPBU, sangat membantu untuk mengurangi antrian,” katanya.

Disperindag Kutim juga telah memanggil Pengawas Perdagangan untuk mengevaluasi sistem penyaluran, termasuk penerapan barcode dan aplikasi Biocard yang dinilai belum maksimal.

“Bisa jadi barcode punya saya itu terpakai orang di Samarinda. Itu perlu campur tangan Pertamina karena yang mengatur barcode dan Biocard itu mereka,” jelas Nora.

Ia berharap pertemuan lanjutan dengan Wakil Bupati dan Pertamina bisa segera digelar guna membahas solusi menyeluruh.

“Kami dinas teknis sangat mendukung semangat Pak Wakil. Tapi ini tidak bisa kami selesaikan sendiri. Harus lintas kebijakan, termasuk provinsi dan Pertamina,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, meluapkan kekecewaannya terhadap persoalan antrian panjang Bahan Bakar Minyak (BBM) yang hingga kini belum juga terselesaikan. Hal itu disampaikannya saat memberi sambutan dalam Rapat High-Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tahun 2025, Selasa (3/6/2025).

Mahyunadi menilai, antrian BBM yang terjadi hampir setiap hari menunjukkan lemahnya pengawasan dan penanganan dari berbagai pihak, termasuk DPRD dan tim pengendalian yang sudah dibentuk.

“Didepan mata saja kita kendalikan, misalnya bahan bakar minyak. Yang sampai hari ini masih antri, antri, antri dan antri. Di Balikpapan baru setengah hari aja antri udah DPR-nya ngamuk-ngamuk. Itu seperti tutup mata jadi kita ini. Tiap hari orang antri seperti tutup mata aja,” tegas Mahyunadi.

Ia mempertanyakan efektivitas rapat-rapat koordinasi jika persoalan mendasar seperti distribusi BBM tidak mampu dikendalikan.

“Jadi, kalau kita tidak bisa kendalikan, rapat kita ini jadinya apa? Output dari rapat kita ini apa? Minimal kalau enggak bisa menghentikan sama sekali, mengurangi lah. Sebulan dua kali antri enggak apa-apa, ini tiap hari antri,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mahyunadi mengungkapkan adanya ketidakadilan dalam distribusi kuota BBM kepada asosiasi truk, yang dikhawatirkan dapat memicu konflik sosial.

“Kemarin datang lagi persatuan truk kepada saya, gara-gara ngantri ada jatah kupon yang dibagikan tidak adil. Satu asosiasi truk dapat 40 kupon per hari. Dua asosiasi lainnya hanya dapat 5 kupon per hari. Jadi tidak adil. Ini kan bisa cenderung menjadikan konflik. Bahkan bukan hanya masalah konsumsi lagi, tapi masalah konflik sudah yang terjadi,” paparnya.(One)