Dari Puskesmas Terapung ke Meja Perencanaan: Kiprah Marhadyn Bagun Kutim dari Balik Bappeda

LINTAS time- Tak banyak yang tahu, di balik dokumen-dokumen tebal berisi rencana pembangunan Kabupaten Kutai Timur (Kutim), ada sosok pria berdarah Makassar yang kini menjabat sebagai Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (P2EP) Bappeda Kutim.

Namanya Marhadyn, 47 tahun. Lahir di Kota Makassar pada 28 Maret 1978, ia memulai perjalanannya sebagai mahasiswa Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Tak disangka, jalan hidup membawanya berlayar jauh ke Kalimantan, mengawali karier sebagai PNS di Kutai Barat sejak tahun 2001.

“Saya awalnya memang di bidang kesehatan, sesuai latar belakang pendidikan,” kenangnya.

Tak tanggung-tanggung, saat bertugas di Kutai Barat, ia dipercaya memimpin UPT Puskesmas Terapung—dan dari sanalah salah satu tonggak prestasinya bermula. Ia menerima penghargaan nasional dari Wakil Presiden RI kala itu, sebagai salah satu pelayan publik terbaik.

Tahun 2016, Marhadyn dimutasi ke Kutai Timur, bertugas di Dinas Sosial. Setahun kemudian, di bawah kepemimpinan Bupati Ismunandar, ia masuk ke Bappeda dan menjadi Kasubid Kesra. Setelah empat tahun berkutat di bidang kesejahteraan rakyat, Oktober 2021, ia resmi menduduki jabatan strategis sebagai Kepala Bidang P2EP.

Namun, perjalanan ini bukan tanpa tantangan.

“Latar pendidikan saya kesehatan masyarakat. Tapi ketika masuk ke perencanaan daerah, saya harus banyak membaca regulasi, memahami dinamika sosial, dan menguasai strategi pembangunan,” tuturnya.

Beruntung, ia pernah mengenyam pendidikan magister di Universitas Gadjah Mada (UGM), jurusan Health Financing and Health Insurance Management (2009–2011). Ilmu itu, katanya, memberi bekal kuat untuk berpikir sistemik dan analitis—bekal yang kini ia aplikasikan dalam menyusun arah pembangunan daerah.

Marhadyn menyebut tugasnya sebagai perencana pembangunan bukan hanya soal menerima dan menyusun program dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Lebih dari itu, ia harus menyeimbangkan antara usulan OPD, aspirasi DPRD, visi-misi kepala daerah, serta kebutuhan masyarakat dari musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

“Kita bukan hanya mendengar. Kita meramu dan memilah mana yang benar-benar prioritas dan berdampak nyata bagi masyarakat,” jelasnya.

Dia menegaskan, perencana harus menjaga kesinambungan antara RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) agar semua pembangunan terarah dan sesuai kapasitas anggaran daerah.

Sebab menurutnya, anggaran pembangunan (APBD) bukanlah kantong tanpa dasar. Ada batas. Ada pilihan. Maka di situlah peran penting perencana dalam menentukan mana yang perlu didahulukan dan mana yang bisa ditunda.

“Intinya adalah memberikan pelayanan yang efektif, sambil tetap menjaga keseimbangan anggaran agar semua bisa termanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Di tengah kesibukannya sebagai pejabat struktural, Marhadyn tetap aktif dalam berbagai organisasi kemasyarakatan. Ia adalah bagian dari Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS), anggota KAGAMA, IKA UNHAS, hingga KAHMI Kutim.

Meski telah meraih penghargaan nasional dari Bappenas sebagai peserta terbaik pelatihan perencanaan daerah pada tahun 2018 dan 2023, serta Satyalencana Karya Satya dari Presiden RI, ia tetap tampil bersahaja.

“Bagi saya, kuncinya adalah Iqro’, membaca dan terus membaca. Tanpa membaca, kita akan ketinggalan. Dan tanpa memahami masyarakat, kita tak akan pernah bisa membangun,” tutupnya.(*)