APBD Kutim Tembus Rp9,8 Triliun, Rapat Paripurna Jadi ‘Drama Angka Fantastis’

LINTAS time – Rapat Paripurna Ke-VII DPRD Kutai Timur (Kutim) pada Senin sore, 29 September 2025, seolah jadi panggung drama angka jumbo. Betapa tidak, dewan dan pemerintah daerah kompak mengesahkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025 yang nilainya bikin kening berkerut: Rp9,895 triliun.

Sidang yang dimulai pukul 16.00 Wita itu dipimpin Ketua DPRD Kutim Jimmi, didampingi Wakil Ketua I Anjas dan Wakil Ketua II Prayunita. Hadir 30 anggota dewan, Wakil Bupati Mahyunadi, Forkopimda, dan jajaran kepala perangkat daerah—lengkap, seperti pesta keluarga besar tapi tanpa nasi kotak.

Mahyunadi dalam sambutannya mengaku angka jumbo itu bukan asal ketok. “Melalui P-APBD ini, kita berupaya mengakomodir program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan peningkatan pelayanan publik,” ujarnya penuh keyakinan.

Jimmi menimpali dengan nada tak kalah serius. Ia menyebut pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama TAPD berlangsung intensif. “Kami memastikan setiap pergeseran dan penyesuaian anggaran tetap mengacu pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat Kutim,” katanya, seolah menegaskan kalau setiap rupiah sudah punya alamat jelas.

Usai sambutan, prosesi penandatanganan berita acara pun digelar. Mahyunadi dan pimpinan DPRD menorehkan tanda tangan yang nilainya miliaran, setidaknya di atas kertas. Dokumen itu kemudian siap diteruskan ke Pemerintah Provinsi Kaltim untuk evaluasi, sebuah ritual wajib dalam siklus APBD.

Namun, di luar ruang sidang, pertanyaan publik tetap menggantung: apakah Rp9,8 triliun ini benar-benar akan berubah jadi jalan mulus, sekolah nyaman, dan layanan kesehatan prima? Atau sekadar menjadi angka fantastis yang hanya hidup di lembar APBD?