Pemkab Kutim Terima Aspirasi Warga, Komit Evaluasi Anggaran dan Kinerja TAPD

LINTAS time — Pemkab Kutai Timur (Kutim) menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan. Ini terlihat dari kesediaan Bupati Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Mahyunadi menerima langsung aspirasi masyarakat dalam aksi damai bertajuk “Masyarakat Kutim Menggugat” yang digelar di Sangatta, Selasa (28/10/2025).

Aksi yang bertepatan dengan momentum Hari Sumpah Pemuda tersebut diikuti ratusan warga dari berbagai kecamatan dan desa. Pemerintah daerah menyambut aspirasi tersebut dengan terbuka dan menjadikannya bahan evaluasi terhadap sejumlah kebijakan strategis, termasuk perencanaan dan pengelolaan anggaran daerah.

Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, menyampaikan apresiasi atas masukan warga dan menegaskan bahwa pemerintah daerah akan melakukan langkah konkret dalam memperkuat sistem pengawasan dan efisiensi anggaran.

“Kami berterima kasih atas aspirasi masyarakat. Ini menjadi masukan penting bagi kami untuk memperbaiki sistem perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Bulan ini hingga November sudah kami jadwalkan evaluasi menyeluruh,” ujar Ardiansyah.

Ardiansyah menilai, kritik dan saran publik merupakan bagian dari praktik demokrasi yang sehat. Pemerintah, kata Ardiansyah, justru membutuhkan masukan dari masyarakat agar arah pembangunan lebih tepat sasaran.

“Kami tidak menutup diri terhadap kritik. Justru inilah bentuk sinergi agar pembangunan di Kutai Timur semakin adil, merata, dan sesuai kebutuhan masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Mahyunadi menegaskan bahwa Pemkab Kutim memahami berbagai keluhan warga, termasuk soal pemerataan pembangunan dan pelayanan publik.

“Apa yang disampaikan masyarakat menjadi perhatian kami. Pemerintah daerah akan memastikan agar program pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, baik di pesisir, pedalaman, maupun perkotaan,” ungkap Mahyunadi.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati dan Wakil Bupati menerima dokumen aspirasi masyarakat secara langsung di halaman Kantor Bupati. Beberapa poin utama yang disampaikan warga antara lain terkait pemerataan pembangunan, peningkatan pengawasan penggunaan anggaran, serta optimalisasi program Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan yang beroperasi di Kutim.

Ketua DPRD Kutim, Jimmi, yang turut hadir, menegaskan bahwa DPRD bersama Pemkab akan bersinergi menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

“Kami bersama pemerintah akan mengawal agar aspirasi ini menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan daerah. Semua pihak ingin pembangunan Kutai Timur lebih transparan dan berkeadilan,” ujarnya.

Aksi berlangsung kondusif dengan pengawalan aparat keamanan dan diakhiri dengan doa bersama di halaman Kantor Bupati.

Pemkab Kutim menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.

“Kami akan terus berbenah dan memastikan bahwa setiap kebijakan berpihak kepada rakyat,” tutup Bupati Ardiansyah.(*)