Bupati Kutim Tegaskan APBD 2026 sebagai Instrumen Fiskal Penentu Arah Pembangunan

LINTAS time, SANGATTA – Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 kembali ditegaskan Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman sebagai instrumen fiskal utama yang menentukan arah pembangunan daerah. Menurutnya, APBD bukan sekadar dokumen anggaran berisi angka-angka belanja dan pendapatan, tetapi representasi visi pembangunan yang dirancang secara hati-hati untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus tantangan Kutim di masa depan.

“APBD berperan sebagai alat kebijakan fiskal yang memungkinkan pemerintah daerah mengatur berbagai aspek pengeluaran dan pendapatan guna mendukung pelaksanaan program kerja secara berkelanjutan,” ujar Ardiansyah dalam Rapat Paripurna ke-15 DPRD Kutim, agenda penyampaian pendapat akhir pemerintah terhadap Rancangan APBD 2026 di Kantor DPRD Kutim, Bukit Pelangi, Kamis (27/11/2025).

Menurut Ardiansyah, keberadaan APBD menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas layanan publik, serta mendorong pemerataan pembangunan hingga wilayah pedalaman. Tanpa instrumen fiskal yang kuat dan terarah, kata dia, sulit bagi pemerintah untuk mewujudkan Kutai Timur sebagai daerah yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.

“Tanpa adanya instrumen fiskal yang kuat dan terarah, upaya menciptakan daerah yang maju, sejahtera, dan berdaya saing akan sulit dicapai,” tegasnya.

Bupati menjelaskan bahwa penyusunan APBD 2026 dilakukan dengan memperhatikan dinamika ekonomi nasional dan regional, serta memperhitungkan kebutuhan mendesak masyarakat Kutim. Karena itu, alokasi anggaran diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan.

“Anggaran juga diarahkan untuk memperkuat sektor-sektor strategis seperti ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia,” tutupnya.(adv)