Bupati: Peran DPRD Menentukan Kualitas Akhir APBD Kutim 2026

LINTAS time, SANGATTA – Pemkab Kutai Timur (Kutim) memasuki fase krusial penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Setelah serangkaian pembahasan panjang yang berlangsung sejak pertengahan tahun, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman akhirnya menyampaikan pendapat akhir pemerintah.

Di hadapan anggota dewan, ia menegaskan bahwa kualitas APBD tidak ditentukan oleh besarnya anggaran semata, tetapi oleh ketelitian proses, akurasi data, dan sejauh mana pemangku kepentingan mampu menyelaraskan visi pembangunan daerah.

“Pembahasan Rancangan APBD 2026 telah melalui berbagai tahapan penting, mulai dari pengkajian teknis di perangkat daerah, rapat intensif bersama Badan Anggaran DPRD, hingga sinkronisasi akhir untuk memastikan setiap program benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat Kutim,” kata Ardiansyah dalam Rapat Paripurna ke-15 DPRD Kutim, agenda penyampaian pendapat akhir pemerintah terhadap Rancangan APBD 2026 di Kantor DPRD Kutim, Bukit Pelangi, Kamis (27/11/2025).

Ardiansyah menggambarkan penyusunan APBD sebagai kerja teknokratis yang tidak sederhana. Prosesnya melibatkan verifikasi data, analisis kebutuhan lapangan, rapat-rapat maraton, dan evaluasi lintas sektor. Karena itu, ia menilai bahwa keberhasilan merumuskan APBD 2026 merupakan hasil kolaborasi eksekutif dan legislatif yang terjaga secara konsisten.

Ia secara khusus mengapresiasi DPRD Kutim yang disebutnya menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan secara hati-hati. “Komunikasi yang dialogis dan sikap kehati-hatian para anggota dewan sepanjang pembahasan anggaran menjadi faktor penting yang memperkaya rumusan akhir APBD 2026,” ujarnya.

Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada perangkat daerah yang selama beberapa bulan terakhir bekerja menyiapkan dokumen teknis. Penyediaan data akurat, penyusunan indikator kinerja, hingga penyesuaian rencana kegiatan menurutnya menjadi pilar penting dalam memastikan APBD memiliki arah dan pijakan kebijakan yang kuat.

Ia menekankan bahwa tantangan pembangunan Kutim ke depan semakin kompleks. Karena itu, anggaran 2026 harus mampu menjawab kebutuhan paling mendesak Masyarakat, mulai dari layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, penguatan infrastruktur wilayah, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Semangat kerja sama dan koordinasi ini menjadi pondasi bahwa pembangunan Kutai Timur dilakukan secara terarah, realistis, dan berkelanjutan,” tutup Ardiansyah.(Adv)