Pendapatan Daerah Kutim dalam Rancangan APBD 2026 Tembus Rp5,73 Triliun

LINTAS time, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) resmi memaparkan struktur lengkap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD. Total pendapatan daerah ditetapkan mencapai Rp5,73 triliun, menandai penguatan kapasitas fiskal daerah untuk tahun anggaran mendatang.

Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, menyampaikan bahwa struktur pendapatan tersebut merupakan hasil penyusunan anggaran yang mempertimbangkan kebutuhan prioritas dan kondisi aktual perekonomian daerah.

“Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp431,81 miliar, pendapatan transfer Rp5,21 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp91,9 juta,” ujarnya dalam Rapat Paripurna ke-15 DPRD Kutim, agenda penyampaian pendapat akhir pemerintah terhadap Rancangan APBD 2026 di Kantor DPRD Kutim, Bukit Pelangi, Kamis (27/11/2025).

Ardiansyah merinci bahwa total belanja daerah ditetapkan sebesar Rp5,71 triliun, yang diarahkan pada penguatan layanan publik serta pembangunan infrastruktur prioritas.

Rinciannya meliputi:

• Belanja Operasi: Rp3,37 triliun
• Belanja Modal: Rp1,38 triliun
• Belanja Tidak Terduga (BTT): Rp20 miliar
• Belanja Transfer: Rp934,09 miliar

“Belanja modal tetap menjadi prioritas untuk penyediaan infrastruktur dasar yang dibutuhkan masyarakat, mulai dari peningkatan akses transportasi hingga fasilitas pelayanan publik,” jelasnya.

Pada pos pembiayaan, pemerintah mencatat pengeluaran pembiayaan sebesar Rp25 miliar, yang difokuskan pada penyeimbangan anggaran serta pemenuhan kewajiban daerah.

Bupati menegaskan bahwa keseluruhan struktur APBD 2026 dirancang dengan prinsip kehati-hatian, efisiensi, dan akuntabilitas. Pemerintah, katanya, berkomitmen menjaga transparansi pada setiap tahap perencanaan dan penggunaan anggaran.

“APBD ini harus menjawab kebutuhan saat ini sekaligus memberi fondasi kuat bagi pembangunan Kutai Timur ke depan,” tutupnya.(adv)