Desa sebagai Garda Terdepan, Kutim Percepat Perbaikan Standar 6 SPM Posyandu

LINTAS time, SANGATTA – Pemkab Kutai Timur (Kutim) menempatkan desa sebagai garda terdepan dalam peningkatan kualitas layanan dasar. Namun hingga kini, standar pelayanan Posyandu yang menjadi simpul utama layanan kesehatan dan sosial di tingkat tapak dinilai masih belum merata. Ketimpangan kapasitas kader, pendataan yang belum akurat, serta akses wilayah yang menantang membuat sebagian Posyandu di daerah hulu berjalan tidak sekuat yang diharapkan.

Evaluasi internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) menunjukkan sejumlah Posyandu belum optimal memenuhi enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan nasional. Padahal, keberhasilan implementasi 6 SPM menjadi indikator ketepatan arah pembangunan desa, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial.

Kepala DPMDes Kutim, Muhammad Basuni, menekankan bahwa peningkatan kualitas kader adalah langkah strategis untuk memastikan kebijakan berjalan efektif. Menurutnya, Posyandu kini bukan hanya ruang layanan ibu dan anak, tetapi titik integrasi program lintas sektor.

“Desa itu barisan paling depan. Kalau kader belum siap, maka keputusan yang dibuat pemerintah pun bisa meleset dari kebutuhan,” katanya dalam keterangan beberapa waktu lalu. Basuni menegaskan bahwa kemampuan menyajikan data akurat juga harus diperkuat agar perencanaan pembangunan benar-benar berbasis kebutuhan lapangan.

Selain persoalan sumber daya manusia, hambatan geografis—terutama di kecamatan-kecamatan hulu—juga memperlebar kesenjangan. Fasilitas pendukung terbatas, sementara tuntutan penyediaan data real-time untuk perencanaan semakin tinggi.

Sebagai langkah percepatan, Pemkab Kutim melalui DPMDes mulai memperkuat fondasi teknis kader Posyandu. Salah satu bentuk intervensinya adalah Bimbingan Teknis Implementasi 6 SPM Posyandu bagi seluruh kader Posyandu se-Kecamatan Muara Ancalong.

Kegiatan yang berlangsung belum lama ini di Hotel Grand Jatra Balikpapan dibuka oleh Ketua TP PKK Kutim, Ny. Hj. Siti Robiah, serta dihadiri Kepala DPMDes Muhammad Basuni, Sekretaris Camat Muara Ancalong Sabran, dan seluruh kader Posyandu dari kecamatan tersebut. Bimtek ini diproyeksikan menjadi titik awal pemerataan kualitas layanan dasar desa.

Dalam kegiatan itu, enam SPM kembali diperkuat: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Sosial yang mencakup layanan disabilitas, anak terlantar, lansia, hingga jaminan bagi korban bencana.

Pemkab berharap peningkatan pemahaman dan kapasitas kader dapat memperbaiki kualitas pendataan serta memastikan pembangunan desa berjalan lebih presisi, terpadu, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di seluruh Kutai Timur. (adv)