Isi Kursi Strategis, Pemkab Kutim Kejar Birokrasi Berorientasi Hasil

LINTAS time, SANGATTA – Pemkab Kutai Timur (Kutim) kembali mengisi kursi-kursi strategis di jajaran birokrasi. Enam pejabat pimpinan tinggi pratama resmi dilantik Bupati Ardiansyah Sulaiman pada Rabu pagi (17/12/2025). Langkah ini menandai upaya lanjutan pemerintah daerah untuk mendorong birokrasi yang lebih adaptif dan berorientasi pada hasil kerja nyata.

Pelantikan tersebut merupakan tindak lanjut dari proses asesmen yang sebelumnya dilakukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Enam organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengalami pergantian pimpinan antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Perkebunan, Sekretariat DPRD, serta posisi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Selain itu, Pemkab Kutim juga melantik empat pejabat fungsional, terdiri dari tiga Ahli Madya dan satu Auditor Ahli Utama. Seluruh pelantikan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 800.1.3.3/465/BKPSDM-MUT tentang pemberhentian dan pengangkatan PNS dalam jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan fungsional di lingkungan Pemkab Kutim Tahun 2025.

Adapun pejabat yang dilantik yakni dr. Yuwana Kurniawati sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Januar Bayu Irawan sebagai Kepala Bappeda, Trisno sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Zaenudin sebagai Sekretaris DPRD, Arif Nurwahyuni sebagai Kepala Dinas Perkebunan, serta Tabrani sebagai Kepala Dinas PUPR.

Dalam sambutannya, Bupati Ardiansyah menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar pengisian jabatan administratif, melainkan bagian dari strategi memperkuat kinerja birokrasi di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik.

“Jabatan bukan penghargaan, melainkan amanah. Saudara-saudara yang dilantik hari ini dipercaya untuk menjalankan tugas strategis demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada hasil,” ujar Ardiansyah.

Ia menilai tantangan birokrasi ke depan semakin kompleks, mulai dari percepatan pembangunan, transformasi digital, hingga kebutuhan akan respons cepat terhadap persoalan masyarakat. Karena itu, pejabat pimpinan tinggi pratama dituntut mampu menjadi motor penggerak organisasi, membangun kolaborasi lintas sektor, serta memastikan kebijakan kepala daerah berjalan secara konkret.

Sementara bagi pejabat fungsional, Ardiansyah menekankan peran mereka sebagai penopang profesionalisme birokrasi melalui keahlian teknis yang spesifik dan terukur.

Bupati juga mengingatkan seluruh pejabat yang dilantik untuk menjaga integritas, meningkatkan kompetensi, mendorong inovasi, serta menempatkan kepentingan masyarakat sebagai orientasi utama kerja birokrasi.

“Masyarakat tidak menilai kita dari pidato, tetapi dari hasil kerja. Karena itu, saya berharap aparatur Kutai Timur mampu membuktikan kinerja yang profesional, akuntabel, dan memberi manfaat nyata bagi publik,” pungkasnya.(*)